Tulisan 1 Softskill Kelompok 7 : Makalah tentang Bentuk-bentuk Badan Usaha

Nama Anggota, Kelompok 7:

1. Abdi Fi Dinilhak     ( 21218019 )
2. Distaria Saputri       ( 22218038 )
3. Ndiani Arianti         ( 25218269 )
4. Setiadi Soegiarto     ( 26218610 )

Kelas  : 2EB15

Tugas Mata Kuliah  : Aspek Hukum Dalam Ekonomi #

Bentuk-bentuk Badan Usaha

            Badan usaha didefinisikan sebagai kesatuan yuridis dan ekonomis dari penggunaan faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Pemilihan bentuk badan usaha merupakan masalah yang timbul pada saat perusahaan dibentuk atau bahkan sebelumnya. Pemilihan bentuk perusahaan perlu dilakukan dengan pertimbangan matang untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan bentuk yang jelas menurut hukum, dapat diharapkan bahwa perusahaan akan dapat dengan tegas menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan demi mencapai tujuan yang diidamkan.

Dalam memilih bentuk perusahaan perlu dipertimbangkan berbagai hal berikut :

1. Jenis usaha yang dijalankan (perdagangan, industri, dan sebagainnya)
2. Ruang lingkup usaha
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha
4. Besarnya resiko pemilikan
5. Batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan
6. Besarnya investasi yang ditanamkan
7. Cara pembagian keuntungan
8. Jangka waktu berdirinya perusahaan
9. Peraturan-peraturan pemerintah

Bentuk Yuridis Perusahaan

            Beberapa bentuk badan usaha yang dikenal di indonesia adalah perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan negara koperasi, dan yayasan. Masing-masing badan usaha tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri dengan kelemahan serta kelebihannya masing-masing.

            Pemilihan bentuk badan usaha harus disesuaikan dengan modal yang tersedia. Misalnya, perusahaan perorangan pada umunya memiliki kegiatan berskala kecil sampai menengah, sehingga perusahaan jenis ini kurang mendapat kepercayaan dari penyedia modal. Sebagai akibatnya, kemungkinan untuk memperoleh dana juga terbatas. Disisi lain, perusahaan-perusahaan yang memiliki modal besar biasa nya mempunyai pilihan dan penggunaan dan yang tepat. Jadi setelah kita mengetahui kelemahan dan kelebihan serta seluk-beluk dari berbagai bentuk badan usaha tersebut, dapat dipilih bentuk badan usaha yang tepat dan sesuai apabila kita ingin membentuk suatu kegiatan badan usaha. Menurut bentuk hukumnya, badan usaha dapat dibedakan menjadi bentuk badan usaha berikut.

1. Perusahaan Perseorangan

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Disatu sisi pengola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, disisi lain juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan.

Kebaikan Perusahaan Perseorangan :

• Mudah dibentuk dan di bubarkan
• Bekerja dengan sederhana
• Pengelolaannya sederhana
• Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba

Kelemahan Perusahaan Perseorangan :

• Tanggung jawab tidak terbatas
• Kemampuan manajemen terbatas
• Sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan
• Sumber dana hanya terbatas pada pemilik
• Risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri

2. Firma

       Adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Bila perusahaan mengalami kerugian akan ditanggung bersama, jika perlu dengan seluruh kekayaan pribadi mereka.

Kebaikan Firma :

• Prosedur pendirian relatif mudah
• Mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar, karena gabungan modal yang dimiliki beberapa orang.
• Keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma, sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik.

Kelemahan Firma :

• Utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma
• Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar.

3. Perseroan Komanditer (Commanditer Venootshap)

                 Perseroan komanditer dapat dianggap sebagai perluasan bentuk badan usaha perseorangan. Perseroan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang (sekutu) yang meneyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan.

            Sekutu pada perseroan dapat dikelompokkan menjadi sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah orang yang bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

Kebaikan perseroan komanditer :

• Pendiriannya relatif mudah
• Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak
• Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar
• Manajemen dapat didiversifikasikan
• Kemampuan untuk berkembang lebih besar

Kelemahan perseroan komanditer :

• Tanggung jawab tidak terbatas
• Kelangsungan hidup tidak terjamin
• Sukar untuk menarik kembali investasinya

4. Perseroan Terbatas (PT/NV atau Naamloze Vennotschap)

         Perseroan Terbatas adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, Perseroan Terbatas mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, karena perseroan ini akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia.

     Tanda keikutsertaan seseorang sebagai pemilik adalah saham yang dimilikinya. Makin besar saham yang dimiliki oleh seseorang, makin besar pula peran dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Para pemegang saham berharap memperoleh hasil melalui penerimaan deviden (pembagian laba secara periodik) atau melalui realisasi keuntungan atas meningkatnya harga saham. Tanggung jawab seorang pemegang saham terhadap pihak ke tiga terbatas pada modal sahamnya. Dengan kata lain, tanggung jawab pemilik terhadap kewajiban-kewajiban finansial perusahaan ditentukan oleh besarnya modal yang diikutsertakan pada perseroan. Pada Perseroan Terbatas, kekayaan pribadi para pemegang saham maupun milik para pimpinan perusahaan itu tidak dipertanggungkan sebagai jaminan terhadap utang-utang perusahaan.

Berikut ini ciri-ciri dan sifat Perseroan Terbatas, antara lain:

• Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
• Modal dan ukuran perusahaan besar
• Kelangsungan hidup perusahaan Perseroan Terbatas ada di tangan pemilik saham
• PT dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
• Kepimilikan mudah berpindah tangan
• Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan/pegawai
• Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal/saham dalam bentuk deviden
• Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
• Sulit untuk membubarkan PT
• Pajak berganda pada pajak penghasilan/pph dan pajak deviden

5. Koperasi

            Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33, badan usaha yang paling sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia adalah koperasi. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Dibandingkan dengan bentuk badan usaha lain, koperasi mempuyai ciri tersendiri, yaitu:

• Lebih mementingkan keanggotaan dan sifat persamaan
• Anggota-anggotanya bebas keluar masuk
• Koperasi merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kesejahteraan anggota
• Koperasi didirikan secara tertulis dengan akte pendirian dan notaris
• Tanggung jawab kelancaran usaha koperasi berada di tangan pengurus
• Para anggota koperasi turut bertanggung jawab atas utang-utang koperasi terhadap pihak lain
• Kekuasaan tertinggi di dalam rapat anggota

Pengelompokkan Koperasi

Menurut bidang usahanya, koperasi dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

• Koperasi ProduksiKoperasi yang para anggotanya terdiri dari produsen (penghasil) barang atau jasa. Koperasi ini mengusahakan kemudahan bagi para anggotanya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, seperti menyediakan bahan baku yang diperlukan, bahan pembantu, serta perlengkapan produksi lainnya, bahkan sampai pada penyaluran hasil produksi  kepada konsumen (pembeli)
• Koperasi Konsumsi
  Koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi para anggotanya. Anggota-anggota koperasi tentu saja bukan lagi produsen melainkan para konsumen.
• Koperasi Simpan Pinjam
  Koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana dari para anggota, dan menyalurkannya kepada anggota yang membutuhkannya. Jadi, pada koperasi simpan pinjam, dana yang dipinjamkan berasal dari simpanan anggota lain.
• Koperasi Serba Usaha
  Koperasi yang mempunyai bidang usaha rangkap/beraneka ragam, sesuai dengan kebutuhan para anggota.

Menurut luas wilayahnya, koperasi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

• Primer KoperasiKoperasi primer/primer koperasi adalah koperasi sebagai satuan terkecil dengan wilayah yang kecil pula dan melibatkan secara langsung orang-orang sebagai anggotanya.
• Pusat Koperasi
  Pusat koperasi adalah koperasi yang anggotanya adalah koperasi primer, sedikitnya lima. Dengan demikian, anggota koperasi primer adalah anggota tak langsung pada pusat koperasi.
• Gabungan Koperasi
  Gabungan koperasi adalah koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh pusat koperasi (paling sedikit tiga pusat koperasi)
• Induk Koperasi
  Induk koperasi adalah koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh gabungan koperasi (paling sedikit tiga gabungan koperasi).

Pengelolaan Koperasi, terutama koperasi primer, relatif sederhana. Pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan maju mundurnya koperasi, adalah:

• Rapat AnggotaRapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah seluruh anggota. Mereka berkewajiban ikut serta mengembangkan, menjaga keutuhan serta ketertiban organisasi koperasi, membantu pengurus dan badan pemeriksa dalam menjalankan tugasnya dan berhak meminta pertanggungjawaban pengurus jika terjadi penyimpangan dari Anggaran Dasar Koperasi.
• Pengurus
  Pengurus adalah orang-orang yang secara aktif menjalankan tugas pengelolaan koperasi, mereka adalah penentu keberhasilan koperasi. Sebagai imbalannya, pengurus menerima uang jasa/honorarium yang biasanya tidak begitu tinggi, sehingga harus dipilih orang yang cakap, trampil, dan berjiwa sosial.
• Pengawas
  Pengawas/Dewan Komisaris turut berperan dalam mengembangkan koperasi. Mereka dipilih sebagai wakil-wakil anggota dan harus memperjuangkan kepentingan anggota. Pengawas bertugas dalam menentukan cara pembagian keuntungan dan jumlah keuntungan yang dibagi.

Contoh badan usaha koperasi, yaitu Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Sekolah, Koperasi Mahasiswa (Kopma), dan Koperasi Unit Desa (KUD).

6. Yayasan

          Yayasan merupakan himpunan atau perkumpulan yang terdiri yang memiliki tujuan sosial atau bisa diartikan tidak mencari keuntungan (organisasi nirlaba) yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama rakyat miskin.

Ciri-ciri yayasan, antara lain:

• Yayasan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, religi, sosial, dan kemanusiaan.
• Didirikan dengan akta notaris
• Tidak memiliki anggota dan tidak memiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan Yayasan
• Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan Yayasan dengan hukum, likuidasi, dan pailit.

Kelebihan Yayasan:

• Non-profit dan rela membantu masyarakat

Kekurangan Yayasan:

• Terbatasnya dana.

Contoh Yayasan, antara lain:

• Yayasan yatim piatu
• Panti jompo, dan lain sebagainya.

      Badan usaha yang sesuai dengan sistem demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan yang dianut oleh negara Indonesia terdiri atas tiga bentuk badan usaha, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi.

1. Badan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang didirikan pemerintah dengan modal milik pemerintah/negara. Selain untuk melayani untuk kepentingan umum, BUMN juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Ada tiga bentuk BUMN, yaitu Perusahaan Umum, Perseroan (Persero), dan Perusahaan Jawatan (Perjan). Contoh BUMN yang berupa Perusahaan Umum yaitu Perum Peruri. Contoh BUMN yang berupa Persero, yaitu PT Pertamina dan PT Telkom. Adapun contoh BUMN dalam bentuk Perjan, yaitu PJKA (sekarang menjadi PT KAI) dan Perjan Penggadaian (sekarang Perum Pegadaian).
2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
   Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan badan usaha yang didirikan pihak swasta dengan modal sepenuhnya milik swasta, baik perseorangan maupun kerja sama beberapa orang. Kegiatan badan usaha swasta bergerak, diantaranya bergerak dalam bidang industri ekstraktif, pertanian, perdagangan, dan jasa. Perusahaan swasta dalam menjalankan usahanya dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), dan perusahaan perseorangan. Contoh badan usaha milik swasta, yaitu PT ASTRA Internasional, PT Panasonic, PT Indofood, dan PT Maspion.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi, Candra Intyas dan Zainal Abidin. 2018. Manajemen Agribisnis Perikanan. Malang: UB
            Press

Arifin, Imamul dan Giana Hadi W. 2007. Membuka Cakrawala Ekonomi. Bandung: PT Setia

            Purnama Inves.                

Fuad, M, dkk. 2006. Pengantar Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Masita, Dian Dewi dan Anis Wahdi. 2020. Bisnis dan Perencanaan Bisnis Baru. Yogyakarta:
            Deepublish

S, Alam. 2007. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XII Standar Isi 2006. Jakarta: Esis.